Sembilan Lembaga Keuangan Gandeng Dukcapil

Dikutip dari http://www.beritasatu.com, 23 Maret 2018

      Jakarta - Sebagai bentuk peningkatan layanan keuangan dan memenuhi regulasi, sembilan lembaga keuangan menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK), data kependudukan dan KTP elektronik (e-KTP).

     Adapun kesembilan lembaga keuangan yang menjalin kerja sama ini terdiri dari empat institusi perbankan yaitu, Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Bank MNC Internasional, Bank Amar Indonesia dan Bank BNI Syariah. Serta, lima Perusahaan Pembiayaan yaitu Mitra Dana Top Finance, Shakti Top Finance, Central Santosa Finance, Mega Auto Finance dan Mega Central Finance.

     Direktur Utama Mitra Dana Top Finance, Faizal Karamoy, mengungkapkan, kerja sama pemanfaatan data kependudukan ini dapat memberikan banyak manfaat serta kemudahan bagi lembaga keuangan.

     "Manfaat kerja sama ini juga akan dirasakan masyarakat umum, berupa pelayanan keuangan yang cepat dari lembaga keuangan," ungkap Faizal, yang mewakili sembilan lembaga keuangan di Thamrin Nine, Jakarta, Jumat (23/3) petang.

     Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemdagri, Zudan Arif Fakrulloh, menyatakan, kerja sama dengan sejumlah lembaga keuangan dilakukan sebagai tindak lanjut atas nota kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dilakukan pada 2014.

     "Kerja sama ini juga akan memberikan dampak positif bagi Kemdagri dalam melengkapi basis data kependudukan mengenai transaksi keuangan," kata dia.

      Zudan mengatakan, administrator yang ditunjuk oleh lembaga yang bekerja sama akan mendapat password untuk mengakses data kependudukan. "Data pribadi, tidak boleh disebarluaskan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan yang bersangkutan," ungkap Zudan.

      Menurutnya, kerja sama yang telah dilakukan pihaknya dengan sembilan lembaga keuangan ini, diharapkan dapat turut menekan peluang pembuatan KTP palsu.

     "Dengan penggunaan sistem data informasi yang telah terjamin akurasinya, celah terjadinya kejahatan finansial dengan penggunaan KTP palsu dapat terhindari," pungkasnya.

SUMBER : http://www.beritasatu.com/satu/484787-sembilan-lembaga-keuangan-gandeng-dukcapil.html